TerasPendopo.comTerasPendopo.com Informasi Aktual dan Terbaru

TikTok Shop Resmi Dilarang, Kecuali…

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, alias Zulhas, menegaskan bahwa media sosial yang sekaligus berfungsi sebagai e-commerce resmi dilarang. Pernyataan ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan tersebut merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Contoh media sosial yang juga menjadi e-commerce saat ini adalah TikTok, di mana satu aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan transaksi perdagangan melalui fitur TikTok Shop.

Zulhas menginformasikan bahwa larangan tersebut mulai berlaku sejak Selasa, 26 September, setelah aturan revisi diundangkan. Namun, media sosial yang juga menjalankan fungsi e-commerce diberikan waktu satu minggu untuk bertransisi, termasuk mengurus izin.

“Mulai kemarin, media sosial yang sekaligus e-commerce tidak diizinkan. Tetapi kami memberikan waktu seminggu, ini merupakan fase sosialisasi. Besok saya akan mengirimkan surat terkait hal ini,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).

Meskipun demikian, pemerintah tidak melarang keberadaan media sosial, e-commerce, dan social commerce secara terpisah. Ketiganya diatur secara terpisah terkait aktivitas dan izin yang diperlukan.

“Yang ada izin sekarang adalah e-commerce, sementara social commerce belum memiliki izin. Jadi, media sosial diatur jika ingin menjadi social commerce hanya untuk kegiatan promosi dan iklan. Jika ingin menjalankan e-commerce, izin sudah tersedia dan pelaku usaha tinggal memilih,” jelas Zulhas.

“Untuk promosi dan iklan melalui social commerce diperbolehkan, tetapi tidak diperkenankan melakukan transaksi atau membuka toko,” tegas Zulhas.

Berdasarkan Permendag 31 Tahun 2023, media sosial hanya diizinkan menjadi platform promosi. Social commerce akan berfungsi sebagai fasilitator dalam promosi barang atau jasa, dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, social commerce diharuskan menjaga agar tidak ada hubungan antara sistem elektronik perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan pihak di luar sarana PMSE.

“Menjaga data pengguna media sosial dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan PMSE atau perusahaan afiliasi,” lanjut aturan tersebut.

Dian Sastrowardoyo

Dian Sastrowardoyo, seorang peneliti dan lulusan S2 Antropologi Budaya dari Universitas Udayana, sering menulis di BudayaNusantara.co.id. Dengan penerapan teknik SEO, artikel-artikelnya tentang kebudayaan dan sosial Indonesia mendapat peringkat tinggi di mesin pencari, menjangkau audiens yang lebih luas yang tertarik pada topik tersebut.

Press ESC to close