HomeTeras PolitikNetralitas ASN Indramayu Diragukan, DPRD Diminta Bentuk Pansus

Netralitas ASN Indramayu Diragukan, DPRD Diminta Bentuk Pansus

Indramayu – Netralitas ASN kerap diragukan. Mereka kerap ditarik ke ranah politik praktis dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi seperti Pilkada 2020 yang sudah didepan mata ini. Untuk itu berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Barisan Rakyat Indramayu Sejati (BARIS) melakukan unjuk rasa untuk meminta ASN netral.

BARIS memulai unjuk rasanya pada Senin (19/10/2020) pagi di kawasan Sport Center Indramayu. Ratusan massa BARIS ini kemudian bergerak ke Gedung DPRD Indramayu sembari meneriakkan jargon-jargon tentang netralitas birokrasi dan ASN.

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengatur bahwa ASN wajib netral. Sayangnya dealam pengamatan kami beberapa kepala dinas, camat, serta beberapa kepala sekolah di Indramayu ini terindikasi melakukan kegiatan politik terselubung,” ungkap salah satu orator, Hatta.

Hatta juga menyebut berbagai kegiatan birokrasi di Indramayu menjelang Pilkada ini diduga terus ditumpangi oleh kegiatan-kegiatan politik yang terselubung. Selain merugikan negara, menurutnya kegiatan ini jelas terang-terangan mencederai demokrasi.

“Berdasarkan berbagai temuan kami di lapangan dimana banyak ASN yang diduga melakukan kegiatan politik terselubung, maka kami menyatakan lima buah sikap,” ungkap koordinator unjuk rasa, Tri Johan Sanjaya.

Lima tuntutan yang dibacakan oleh Tri Johan di depan Gedung DPRD dan disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD Indramayu, seperti Syaefudin dan Sirojudin, menyebutkan, pertama, DPRD segera membentuk panitia khusus netralitas ASN. Kedua, DPRD segera membuat regulasi untuk memastikan ASN di semua jenjang tidak menjadi alat politik petahana.

Ketiga, Tri Johan melanjutkan, DPRD harus segera mengevaluasi kerja BUMD yang disinyalir menjadi lumbung logistik pasangan calon tertentu. Keempat, meminta kepada seluruh dinas membuat komitmen menjaga netralitas bersama dengan seluruh calon bupati dan calon wakil bupati. Dan yang kelima, mendukung Gakkumdu untuk memantau aktivitas beberapa kepala dinsa, beberapa camat, serta beberapa kepala sekolah yang disinyalir menjadi alat politik petahana.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, menerima aspirasi yang disampaikan oleh BARIS. Ia menilai bahwa penegakan aturan tentang netralitas ASN sangat penting untuk menjaga marwah demokrasi. Untuk itu pihaknya akan menyikapi tuntutan ini bersama dengan anggota dewan dari fraksi yang lain.

Akhmad Syaefullah
Akhmad Syaefullah merupakan founder Teraspendopo.com yang juga penggemar pedesan enthog. Pernah ngalap berkahnya kyai Lirboyo selama beberapa tahun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terkini

Recent Comments