HomeTeras PolitikDinilai Tidak Profesional, Bawaslu Indramayu Bakal Dilaporkan ke DKPP

Dinilai Tidak Profesional, Bawaslu Indramayu Bakal Dilaporkan ke DKPP

- Advertisement -

Indramayu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dilihat dari banyaknya aduan yang tidak ditindaklanjuti secara serius. Bahkan beberapa diantaranya cenderung salah dalam menentukan konstruksi hukum.

Penilaian itu dipaparkan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Indramayu di kantornya, pada Rabu (16/12/2020) petang. Berkenaan dengan penilaian itulah, BBHAR akan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Sekitar 10 lebih perkara yang kami laporkan ke Bawaslu Indramayu. Kami merasa dan patut diduga bahwa Bawaslu tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawasan di Pilkada Indramayu,” ujar Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Indramayu, Mohamad Nasir.

Pihaknya memaparkan, beberapa laporan yang ditindaklanjuti secara tidak profesional diantaranya adalah masalah kasus dugaan politik uang yang dilakukan Calon Wakil Bupati Nomor 3, Taufik Hidayat. Atas pelaporan itu, Bawaslu langsung memutuskan laporan tersebut tak memenuhi unsur.

- Advertisement -

“Padahal kasus itu bisa digali dan dibuktikan. Karena videonya jelas-jelas terlihat. Ketika sudah memenuhi unsur-unsur, ya harusnya Bawaslu yang mencari barang bukti, bukan pelapor,” kata Nasir.

Laporan lain, lanjutnya, kasus yang terjadi di Desa Karangmulya, Kecamatan Kandanghaur saat pemungutan suara. Bawaslu Indramayu malah menerapkan pasal politik uang padahal kasusnya adalah soal kasus pidana pencoblosan lebih dari satu kertas suara oleh petugas KPPS.

“Yang kedua ini unsur kesalahan penerapan pasal, ini fatal,” jelas Nasir.

Berikutnya, pelanggaran di TPS 7 desa Tugu Kidul, Bawaslu tidak menindaklanjuti kasus pidana terkait orang memilih lebih dari satu kertas suara, padahal unsurnya memenuhi.

- Advertisement -

“Bukan hanya itu, ini laporan dari Cantigi juga, sampai saat ini tidak ada laporan,” papar Nasir.

Nasir menilai ini menjadi persoalan yang harus disikapi bersama. Sebab menurutnya Bawaslu merupakan pengguna anggaran negara, sehingga kerjanya jangan main-main.

Terkait hal-hal diatas, Nasir menegaskan pihaknya berencana akan memberikan teguran keras dan dilaporkan ke DKPP yang ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

“Ini jangan jadi bahan lelucon, jangan main-main. Mohon menjadi evaluasi bersama, kritik bersama, bahwa ini bukan persoalan menang dan kalah. Ini persoalan aturan hukum yang harus ditegakkan. Bila perlu pelapor dilibatkan dalam gelar perkara,” jelas Nasir.

“Kami akan memberikan teguran keras baik ke Bawaslu provinsi ataupun ke DKPPterkait masalah ini,” tegas Nasir.

Sekretaris BBHAR Casmudi menambahkan, Bawaslu Indramayu bukan sekedar mengawasi soal menang dan kalahnya Paslon peserta Pilkada, tetapi bagaimana menerapkan supremasi hukum sesuai aturan berlaku. Hal ini ditujukan agar institusi Bawaslu Indramayu kedepan dipercaya oleh rakyat.

“Supaya ini jelas, jangan ada persoalan ke depan. Beberapa laporan ke Gakkumdu pun alasan dihentikan laporannya. Ini membuat kami tidak paham. Pengawasan memang bagus tapi lemah dalam penindakan. Ini harus dievaluasi,” pungkasnya.

- Advertisement -
Akhmad Syaefullah
Akhmad Syaefullah merupakan founder Teraspendopo.com yang juga penggemar pedesan enthog. Pernah ngalap berkahnya kyai Lirboyo selama beberapa tahun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terkini

Recent Comments